.: Selamat Datang di Situs Resmi Dinas Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta:.                                                                                                                                                                  .:Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Mengucapkan Selamat HARI RAYA IDUL FITRI 1435 H, MOHON MAAF LAHIR DAN BATIN:.                                                                                                                         
  • Kantor Dinas Perizinan Kota Yogyakarta
  • Pelayanan Perizinan Secara Online untuk izin yang tidak memerlukan tinjauan lapangan seperti Penelitian, KKN, PKL, SIUP dan TDP
    selengkapnya
  • Dinas Perizinan Kota Yogyakarta telah bersertifikat ISO 9001:2008
  • Uruslah Sendiri Permmohonan Izin Anda, Jangan Persulit dengan Melalui Perantara / CALO..
  • Diantarnya adalah:
    » Penghargaan Untuk Kota Yogyakarta dari Ketua "BKPM INVESTMENT AWARD" (Pelayanan perijinan yang mendukung investasi) 2007
    » Penghargaan Untuk Kota Yogyakarta dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara "CITRA PELAYANAN PRIMA" (Kinerja Pelayanan Publik) 2008
Berita
Hits: 674 | Ditulis pada: 17/02/2012 00:00

Image content

 Anggota DPRD Kota Pare – Pare, Sulawesi Selatan mengadakan kunjungan kerja ke Pemkot Kota Yogyakarta. Rombongan yang dipimpin oleh Andi Darmawangsa diterima oleh staf ahli bidang Pembangunan Pemkot Yogyakarta, Hadi Mochtar, SE, MM. di Ruang Utama Bawah Pemkot Yogyakarta,  Rabu (15/2).

    Maraknya rencana pembangunan retail atau pasar modern di Kota Pare-Pare membuat para anggota Komisi 3 DPRD Kota Pare-Pare ingin belajar ke Pemkot Yogyakarta.  Andi Darmawangsa menjelaskan mereka ke Pemkot Yogyakarta untuk  belajar tentang  tatakelola  pembangunan minimarket waralaba  di Yogyakarta sehingga ilmu ini dapat diterapkan di kota Pare – Pare .  Andi mengatakan di satu sisi  Pemerintah Kota Pare – Pare  berkeinginan mendirikan waralaba minimarket  dan di sisi lain Andi juga berharap kehadiran mini market ini tidak mematikan pasar tradisional yang yang sudah ada. “Kami tidak melarang pendirian ritail, namun kami berharap keberadaan ritail tidak mematikan pelaku ekonomi kerakyatan yang ada di pasar tradisonal. Kami ingin keduanya berjalan beringan,” ujar Andi.  Andi juga ingin mengetahui payung hukum dan sistem apa yang diterapkan Pemkot Yogyakarta dalam mengelolah bisnis waralaba (retail ).

     Sementara itu Kepala bidang pelayanan Dinas Perizinan Drs. Golkari Made Yulianto menjelaskan bahwa pembangunan waralaba telah ditata sebagaimana telah di atur dalam Perwal no. 79/2010 tentang  pembatasan minimarket waralaba. Diantaranya kuota yg disediakan terbatas hanya 52 buah dibagi dalam 13 kecamatan, kemudian jarak dengan pasar tradisional harus 400 meter dan keberadaannya harus sesuai pada ruas jalan yang telah ditetapkan.

         Untuk melengkapi data diadakan tanya jawab antara Pemkot Kota Jogja dan Pare-Pare. Kunker ini diakhiri dengan saling tukar menukar cinderamata. (bie/@mix)

[Lihat Gambar]